Akuntansi Sektor Publik – Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup

Akuntansi Sektor Publik – Pengertian, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup – Untuk pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang akuntansi sektor publik yang dalam hal ini meliputi pengertian, tujuan pengembangan, karakteristik dan ruang lingkup, agar anda lebih paham dan mengerti, simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk dana publik, yang kemudian dapat diartikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial. , serta dalam proyek kerjasama sektor publik swasta.

Pemahaman di atas akan mempengaruhi berbagai analisis yang akan disajikan dalam buku ini. Namun, kondisi saat ini akan ditinjau dari berbagai persepsi di kalangan civitas akademika.

Baca Juga Artikel Terkait : Bidang Produksi adalah

Pengembangan Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan pemantik untuk memposisikan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pada pengembangan nilai-nilai yang terungkap dalam good governance.

Ungkapan clean government dapat diartikan sebagai indikator kejujuran pemerintah. Dulu, kejujuran pemerintah lebih dimaknai sebagai stabilitas pemerintahan. Sedangkan pada masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih. Dengan demikian, mekanisme manipulasi yang dilakukan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi.

Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menimbulkan kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi yang ada saat ini diharapkan dapat menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap sektor akuntansi untuk memajukan sektor publik.

Penegakan etika pemeriksa saat ini menjadi hal yang mendesak. Tuntutan hanya dibatasi oleh profesi, dalam arti selama aturan profesi dipenuhi, akuntan dianggap telah memenuhi kewajibannya baik secara profesional maupun sosial. Hal ini dinilai tidak adil, karena masyarakat menuntut akuntan dituntut melalui jalur hukum. Profesionalisme profesi, hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, dituntut untuk dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum publik. Akuntan sebagai profesi diminta untuk terlibat aktif, terkait pelaksanaan transparansi ekonomi.

Akuntansi sektor publik diharapkan lebih menekankan pada sistem akuntansi dan audit. Sistem akuntansi sektor publik yang dikembangkan selama ini melayani karakteristik persaingan swasta. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan besar karena karakter dan penilaian kinerja publik sangat berbeda dengan swasta.

Pengukuran pencapaian dan kinerja sektor publik menjadi fokus pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan pada efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini.

Baca Juga Artikel Terkait : Pengertian “Akuntansi Syariah” Menurut Para Ahli & (Konsep Dasar – Prinsip – Contoh)

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik meliputi:

1. Kontrol Manajemen

Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien dan ekonomis untuk operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan/dianggarkan kepada suatu organisasi.

2. Akuntabilitas

Tujuan ini hampir sama dengan pengendalian manajemen, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi para manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dari kekuasaan/bidang/divisi yang menjadi kewenangannya. Selain itu, juga untuk melaporkan kegiatan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan dana/anggaran masyarakat.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal yang mencolok adalah bagian dari agensi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya diasosiasikan dengan organisasi pemerintah lokal. Secara umum, komponen-komponen berikut memengaruhi organisasi sektor publik:

1. Ekonomi

Terdiri dari:

• Tingkat inflasi
• Pertumbuhan sektor ekonomi
• Tenaga kerja produktif
• Nilai tukar/nilai tukar mata uang
• Prasarana/sarana dan prasarana
• Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita

2. Politik

Terdiri dari:

1. Hubungan antara negara dan rakyatnya
2. Legitimasi hukum pemerintah
3. Jenis pemerintahan yang berkuasa
4. Ideologi dan prinsip yang dianut
5. Jaringan Internasional
6. Hubungan antar lembaga

3. Budaya

Terdiri dari:

• Keanekaragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa
• Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang “bermoral”.
• Historis/historis
• Kondisi sosiologis masyarakat
• Tingkat pendidikan
• Karakteristik masyarakat berbeda untuk setiap daerah

4. Demografi

Terdiri dari:

1. Tingkat pertumbuhan populasi
2. Struktur populasi/distribusi umur
3. Migrasi “transmigrasi, imigrasi dll”
4. Kesehatan masyarakat
5. Harapan hidup

Baca Juga Artikel Terkait : Rekening bank

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman tentang pentingnya akuntansi sektor publik baru-baru ini muncul. Luasnya pembahasan bidang akuntansi sebagai sisi lain dari akuntansi mulai dirasakan penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi.

Peran sektor publik berupa pemerintah dan upaya yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun. Sehingga pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik di pemerintahan akan mengakibatkan kosongnya pengaturan praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan penataan kembali akuntansi sektor publik. Satu hal yang sangat substansial adalah konsensus mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang memiliki ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Dari beberapa pembahasan mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik diperoleh:

• Organisasi sektor publik terbatas pada organisasi yang menggunakan dana publik, sehingga perlu akuntabel kepada masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yaitu:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Akuntansi untuk partai politik dan LSM.
4. Akuntansi Yayasan.
5. Akuntansi Kesehatan dan Pendidikan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Sekolah.
6. Akuntansi tempat ibadah.

• Kegiatan menghadapi pasar tidak pernah ditujukan untuk mentransfer organisasi sektor publik ke sektor swasta.

Profesi sebagai Akuntan Sektor Publik

Profesi akuntansi dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara-negara Eropa timur, yang sebelumnya tidak terpengaruh, mulai mengalami perubahan akuntansi yang signifikan. Perkembangan ini tentunya tidak lepas dari kritik terhadap kondisi yang terus berkembang. Kontroversi dalam industri dan perdagangan telah muncul karena penerapan teknik akuntansi.

Meski begitu, pengembangan pendekatan sosiologis menjadi penangkal kritik radikal. Sebagai suatu bidang ilmu, kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya. Uang adalah alat tukar dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain. Untuk beberapa kelompok sosial dimana uang memegang peranan penting, maka akan menentukan nilai disiplin akuntansi, sedangkan untuk beberapa kelompok sosial dimana uang tidak berperan penting, akuntansi tidak akan dianggap penting. Dengan demikian, kritik terhadap peran disiplin akuntansi akan lebih mudah dijawab.

Baca Juga Artikel Terkait : Pengertian “Behavioral Accounting” & (Cakupan – Manfaat – Masalah)

Pengembangan profesional menunjukkan bahwa dalam dunia praktis, akuntansi berhasil bersaing dengan konsultan manajemen. Hal ini memunculkan perluasan batas-batas disiplin akuntansi.

Awalnya, profesi akuntansi muncul di organisasi seperti Institut Akuntan Chartered (di Inggris dan Wales) yang didirikan pada tahun 1880. Perkembangan ini diperkuat dengan kelembagaan Lembaga Bendahara Perusahaan dan Akuntansi pada tahun 1885. Kedua lembaga ini dibentuk oleh pemerintah daerah.

Namun, tujuan sebenarnya dari pendirian kedua lembaga tersebut adalah untuk menyajikan akuntansi di perusahaan kota. Berikutnya adalah organisasi Chartered Institut Keuangan Publik dan Akuntansi (Sowerby, 1985) yang mensertifikasi pekerja di sektor publik. Jadi legitimasi subdisiplin akuntansi sektor publik resmi ada.

Perkembangan profesi akuntan sektor publik di Indonesia belum semaju perkembangan profesi akuntan di Inggris. Hal ini terkait dengan sistem pemerintahan sentralisasi yang berdampak pada penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam dan terpusat. Perubahan orientasi politik dan ekonomi di era reformasi mendorong organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) mulai membuat Kompartemen Akuntan Sektor Publik yang menampung para pekerja akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.

Dan tentunya masalah standarisasi praktik akuntansi sektor publik di Indonesia harus diselesaikan, selain itu Kompartemen Akuntan Sektor Publik juga telah dibangun di Kompartemen Pendidik Akuntansi yang disebut dengan Kajian Pendidik Akuntansi Sektor Publik. Informasi tentang kegiatan pengembangan pengetahuan dan dialog akuntansi sektor publik juga telah dipublikasikan di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik beranda-miliknya.

Titik Kritis dalam Praktek Akuntansi Sektor Publik

Melihat pentingnya reformasi akuntansi, maka penerapan perspektif organisasi atau yang dikenal dengan reinventing government harus didasarkan pada reinventing the role of accounting. Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury, 1992) di Indonesia memiliki empat titik kritis sebagai berikut:

1. Praktik Akuntansi Akuntabilitas yang Tepat

Tata cara penerimaan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan kewenangan, baik dari DPR/DPRD maupun komisaris. Terkadang proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui pemungutan suara.

2. Prinsip Kotor

Seluruh penghasilan dibayar secara bruto, dan biaya yang dikeluarkan dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara penuh kepada masing-masing pusat tanggung jawab yang bersangkutan.

3. Berkala

Semua biaya harus diperhitungkan per periode, sehingga otorisasi biaya akan dinilai berdasarkan kinerja periode yang bersangkutan. Kelebihan dana atas pengeluaran dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke manajemen pusat tanggung jawab.

Baca Juga Artikel Terkait : Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli

4. Spesifikasi

Pengeluaran untuk keperluan khusus harus berdasarkan persetujuan DPR/DPRD atau komisaris. Konsep dengan pengecualian pengecualian ini harus diatur dalam peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian pengelolaan organisasi sektor publik yang bersangkutan.

Akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Artinya akuntabilitas pengelolaan kesejahteraan masyarakat menentukan perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP).

Demikianlah pembahasan mengenai Akuntansi Sektor Publik – Pengertian, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂