Hukum Perikatan – Pengertian, Asas, Kedudukan, Macam, Dasar

Pengertian Hukum Perikatan

Keterikatan adalah suatu hubungan hukum atau aturan hukum antara 2 orang yang berkedudukan dalam bidang vermogen recht (hukum kekayaan) dimana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban membayar atas prestasi itu.

Unsur-unsur perikatan menurut definisi:

1. Adanya keringanan (norma hukum)
2. Ada pihak yang disebut subjek hukum
3. Ada yang disebut objek hukum
4. Keberadaan properti atau objek apa pun.

Sedangkan pengertian perjanjian atau perikatan (overeenskomst) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 BW, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri terhadap seseorang atau beberapa orang lain atau perikatan atau perikatan antara 2 atau lebih orang yang mengikatkan diri satu sama lain

Baca juga: Sumber Hukum

Elemen Perjanjian

1. Ada pesta
2. Ada persetujuan
3. Ada tujuan yang ingin dicapai
4. Ada prestasi
5. Ada bentuk tertulis dan tidak tertulis
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam

Prinsip-prinsip dalam Hukum Kovenan

• Prinsip Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 BW menyatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

Sistem terbuka adalah bahwa “ Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak diperbolehkan untuk menentukan sendiri isi perjanjian itu sebagai undang-undang bagi dirinya sendiri.

Bahwa kesepakatan lahir ketika tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas apapun.
Asas konsensualisme dapat dirangkum dalam pasal 1320 BW “Sahnya suatu perjanjian adalah:

1. sepakat,
2. mampu bertindak,
3. Suatu hal tertentu,
4. Alasan Halal.

Macam-macam Keterlibatan

• Keterlibatan Bersyarat (Voorwaardelijk)

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa di masa depan, yang tidak dapat dipastikan akan terjadi atau tidak. Pertama, dimungkinkan untuk berjanji bahwa perikatan hanya akan lahir jika peristiwa yang tidak pasti itu muncul.

Baca juga: Pengertian Hukum di Indonesia Menurut Para Ahli Hukum

Perjanjian seperti itu tergantung adanya perjanjian dengan syarat menunda atau menangguhkan (opschortende voorwaarde). Misalnya, jika A berjanji kepada B untuk membeli mobilnya jika A lulus ujian. Kedua, adalah mungkin untuk berjanji bahwa perikatan yang akan berlaku akan dibatalkan jika terjadi peristiwa yang tidak pasti.

• Perikatan Bergantung pada Waktu Tetap (Tijdsbepaling)

Perbedaan antara syarat dan waktu yang ditentukan adalah yang pertama berupa kejadian atau peristiwa yang belum pasti atau tidak akan dilaksanakan, sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang pasti akan datang, meskipun tidak mungkin untuk dilakukan. menentukan kapan datangnya, misalnya kematian seseorang. Ada banyak contoh perjanjian yang tergantung pada waktu tertentu, dalam praktiknya seperti perjanjian kerja, wesel bayar yang dapat ditagih pada suatu waktu setelah ditunjukkan, dan sebagainya.

Baca juga: Pengertian, Bidang dan Sistem Hukum di Indonesia

• Mengaktifkan Keterlibatan (Alternatif)

Ini adalah perjanjian, di mana ada dua atau lebih prestasi, sedangkan debitur diberikan mana yang akan dia lakukan. misalnya dia dapat memilih apakah akan memberikan kudanya atau mobilnya atau uangnya.

• Keterlibatan Tanggung Jawab (Hoofdelijk atau Solidair)

Perjanjian di mana beberapa orang berkumpul sebagai debitur berurusan dengan satu orang yang berutang uang, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih piutang dari satu orang. Tetapi keterlibatan semacam ini saat ini jarang terjadi dalam praktiknya.

• Keterlibatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi (Deelbare Verbintenis)

Keterlibatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan berbagi pencapaian. Pada hakekatnya juga tergantung pada kemauan atau niat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Persoalan dapat atau tidaknya suatu perjanjian dapat dipecah belah, baru kemudian mengemuka, jika salah satu pihak dalam perjanjian itu digantikan oleh beberapa orang lainnya. Yang biasanya terjadi karena kematian salah satu pihak yang menyebabkan dia digantikan dalam segala haknya oleh semua ahli warisnya.

Baca juga: Hukum Perdata

• Perikatan dengan Penetapan Hukuman (Strafbeding)

Untuk mencegah agar debitur tidak mudah melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak digunakan perjanjian dimana debitur dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya, dalam praktek banyak digunakan perjanjian dimana debitur dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya. memenuhi kewajibannya.

Dasar Hukum Perikatan

Ada tiga sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata, yaitu:

1. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian
2. Kontrak yang timbul dari hukum
3. Pertunangan itu bukan suatu perjanjian

Prinsip Kedudukan dalam Hukum Perikatan

1. Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.
2. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
3. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme berarti bahwa kesepakatan lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas apapun. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Baca juga: Hukum Waris

Hapus Keterlibatan

Hapus Keterlibatan
Menurut ketentuan pasal 1381 KUHP, ada sepuluh cara untuk membatalkan perikatan, yaitu:

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan utang
4. Karena utang yang menumpuk
5. Karena pertemuan utang
6. Karena keringanan hutang
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena pembatalan atau pembatalan
9. Karena kondisi pembatalan
10. Karena masa lalu

Demikian artikel dari lectureducducation.co.id tentang Hukum Perikatan – Pengertian, Asas, Kedudukan, Jenis, Dasar Hukum, Penghapusan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.