Pemerintahan Daendels : Pengertian, Kebijakan, dan Usahanya

Definisi Daendels “Herman Willem Daendels”

Politisi Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 ini memerintah antara tahun 1808-1811, saat itu Belanda sedang dikuasai Perancis. Tugas utama Daendels saat itu adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga membenahi administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa.

Kebijakan Pemerintah Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan liberal. Dia juga bercita-cita untuk meningkatkan nasib rakyat dengan mempromosikan pertanian dan perdagangan. Namun dalam menjalankan kebijakannya ia bersifat diktator sehingga pada masa pemerintahannya yang singkat, yang dikenang rakyat hanyalah kekejamannya. Reformasi yang dilakukan Daendels selama tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.

Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Daensdels yang meliputi:

Dengan melakukan banyak campur tangan dan perubahan tata cara dan adat kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat posisinya, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan (Legiun Mangkunegaran) dengan kekuatan sekitar 1.150 prajurit. Pasukan ini siap setiap saat untuk membantu pasukan Daendels jika terjadi peperangan.

Mengintervensi pemerintahan kerajaan-kerajaan setempat, seperti ketika terjadi pergantian raja, dan membatasi secara tegas kekuasaan raja-raja di Nusantara. Pulau Jawa terbagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh seorang Residen “Prefek” yang langsung berada di bawah administrasi Wali Negara, dimana setiap Residen membawahi beberapa Bupati.

Bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda, mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga kerja sesuai dengan hukum adat. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif yang mendampingi Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat.

Salah seorang penasehatnya yang cakap adalah Tuan Muntinghe. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah administrasi kolonial.

• Bidang Hukum dan Keadilan

Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan orang Eropa, pengadilan orang Pribumi dan pengadilan orang Timur Asing. Pengadilan untuk penduduk asli ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan bupati sebagai anggota, dimana undang-undang ini diterapkan di daerah distrik, sedangkan di daerah prefektur seperti Batavia, Semarang dan Surabaya berlaku hukum Eropa.

Pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, termasuk terhadap orang Eropa sekalipun, tetapi Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.

• Bidang Militer dan Pertahanan

Dengan membangun jalan antara Anyer-Penarukan, baik sebagai pertahanan maupun lalu lintas ekonomi. Tingkatkan jumlah pasukan di tentara dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata di wilayah Gresik dan Semarang dilakukan karena Daendels tidak bisa lagi mengharapkan bantuan dari Eropa akibat blokade laut Inggris. Dan membangun markas pasukan di Ujung Kulon dan Suarabaya.

• Ekonomi dan Keuangan

• Dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara “Algemene Rekenkaer” dan melaksanakan pemberantasan korupsi secara tegas.
• Mengeluarkan uang kertas.
• Meningkatkan gaji karyawan.
• Sistem penyerahan wajib “Contingenten” In Natura dan “Verprichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC terus berlanjut, bahkan meningkat.
• Dengan mendirikan monopoli perdagangan beras.

Mengadakan Prianger Stelsel merupakan kewajiban bagi masyarakat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

• Bidang Sosial

• Masyarakat dipaksa melakukan kerja paksa “wajib” untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
• Perbudakan dibiarkan berkembang.
• Menghapus upacara penghormatan Residen, Sunan atau Sultan.
• Dan dengan membuat jaringan distrik pos menggunakan kuda pos.

Demikian artikel dari Duniaduniadik.co.id tentang Kebijakan Daendels: Pengertian, Pemerintahan, Upaya, semoga artikel ini bermanfaat untuk sobat semua.