Pengertian, Latar Belakang, Langkah Dan Isi Perjanjian

Table of Contents

Perjanjian New York: Definisi, Latar Belakang, Langkah-Langkah dan Isi Perjanjian

DosenPendidikan.Com – Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Subandrio selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Schuurman dan Van Royen mewakili pemerintah Belanda.

Definisi Perjanjian New York

Perjanjian New York adalah perjanjian yang dibuat dalam rangka penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia. Perjanjian New York dilakukan atas prakarsa Bunker Elssworth karena melihat bahwa pertempuran Irian Barat tidak akan berakhir. Salah satu hasil kesepakatan New York adalah gencatan senjata dan penyerahan kendali atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Dalam hal ini proses penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker Ellsworth di markas besar PBB.

Latar Belakang Perjanjian New York

Masalah ini bermula ketika Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Irian Barat dalam waktu paling lambat satu tahun saat pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 2 November 1949, namun sampai 12 tahun kemudian yaitu tahun 1961, hal ini masalah belum terselesaikan.

Hal ini membuat Republik Indonesia mengambil langkah penting untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Ada 2 langkah yang dilakukan yaitu diplomasi, konfrontasi dan operasi militer.

Langkah Diplomasi Perjanjian New York dalam Pembebasan Irian Barat

Sebelum adanya perjanjian New York, perjuangan Irian Barat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: diplomasi, konfrontasi dan operasi militer.

Negosiasi Langsung Dengan Belanda

Langkah diplomasi untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sudah lama dilakukan oleh kabinet Natsir dan kabinet-kabinet selanjutnya. Namun langkah diplomasi ini gagal karena Belanda bersikeras ingin menguasai Irian Barat, bahkan Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda pada Agustus 1952. Peristiwa ini mengakibatkan Indonesia membubarkan Misi Militer Belanda pada April 1953.

Diplomasi PBB

Upaya diplomasi ini dilakukan setelah perundingan langsung dengan Belanda tidak berhasil. Kabinet Ali Sastoramidjojo I membawa masalah Irian Barat ke forum PBB tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, kabinet Burhanuddin melanjutkan upaya kabinet sebelumnya untuk membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB.

Upaya ini ditanggapi Belanda dengan meyakinkan PBB bahwa persoalan Irian Barat merupakan persoalan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Tentu saja pernyataan Belanda ini dikritik oleh Indonesia, sehingga pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II seluruh isi Konferensi Meja Bundar dibatalkan. Diplomasi di PBB gagal karena Indonesia belum mendapat dukungan dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB yang hadir dalam sidang tersebut.

Langkah Konfrontasi

Pada tahun 1956 Belanda tetap tidak mau mengembalikan Irian Barat dan bersikeras untuk menguasainya, oleh karena itu Indonesia berusaha menghadapi sikap Belanda tersebut melalui langkah-langkah konfrontatif di bidang ekonomi.

Indonesia kemudian mengirimkan wakilnya, Anak Agung Gede Agung, untuk merundingkan masalah Ekonomi Keuangan dengan wakil Belanda di Jenewa pada tanggal 7 Januari 1956. Namun persetujuan ini ditolak oleh Belanda, sehingga pada tanggal 13 Februari 1956 Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap membubarkan serikat pekerja Indonesia-Belanda. secara sepihak. Hal itu terpaksa dilakukan karena Belanda menolak perjanjian Economic Finance di Jenewa.

Operasi Militer

Operasi militer dilakukan karena cara damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semuanya gagal. Operasi militer dilakukan dengan pembentukan Trikora dan pembentukan Komando Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat. Tugas komando Manda adalah sebagai berikut:

Merencanakan persiapan operasi militer dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia.
Mengembangkan kondisi militer di Irian Barat.

Isi Perjanjian New York

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian tersebut dibuat dalam rangka menghentikan perang yang terjadi antara Indonesia dan Belanda guna membebaskan Irian Barat. Perjanjian New York ditandatangani oleh Subandrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Van Royen dan Schuurman sebagai delegasi dari Belanda. Penandatanganan perjanjian bersejarah ini disaksikan oleh Sekjen PBB saat itu U Thant dan Bunker Elssworth di markas besar PBB.

Nah, berikut adalah isi perjanjian New York, yang meliputi:

Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Badan Pelaksana Sementara PBB “UNTEA”.
Pemerintah sementara PBB akan menggunakan personel dari Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun militer, bersama putra-putri Irian Barat.
Tentara Belanda meninggalkan Irian Barat secara bertahap.
Pasukan Indonesia di Irian Barat akan tetap berada di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintahan sementara PBB.
Antara Irian Barat dan wilayah Indonesia lainnya, lalu lintas bebas berlaku seperti di wilayah lain.
Sejak 31 Desember 1962 bendera Indonesia akan berkibar di sebelah bendera PBB.
Paling lambat tanggal 1 Mei 1963, UNTEA atas nama PBB akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Demikianlah pembahasan mengenai Perjanjian New York: Definisi, Latar Belakang, Langkah-Langkah dan Isi Perjanjian Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.